Oleh: nevy hetharia | 16 Januari 2009

Optimisme, Ambon Manise!!!

BUKAN suatu kebetulan jika Wali Kota Ambon Jopi Papilaja dianugerahi penghargaan Leadership Award 2008 oleh Kementerian Negara Penertiban Aparatur Negara (Kemeng PAN). Fakta menunjukkan, pembangunan Kota Ambon saat ini semakin gencar. Roda pemerintahan dan perekonomian yang semakin bergairah mulai mengikis citra Kota Ambon sebagai daerah rusuh.
Kendati penganugerahan Leadership Award 2008 merupakan ekspresi pengakuan terhadap kepemimpinan pribadi Jopi Papilaja, namun sejatinya, esensi dari penghargaan tersebut adalah adanya pengakuan pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Kota Ambon. Banyak orang, termasuk para pejabat negara di Jakarta, semula tak pernah membayangkan kemajuan Kota Ambon bisa pesat seperti sekarang.
Di kancah nasional, citra Kota Ambon rada miring. Konflik panjang di masa lalu, rupanya masih membekas dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Buktinya, begitu kita memperkenalkan diri berasal dari Ambon kepada orang yang baru dikenal, bisa dipastikan dia akan bertanya soal situasi keamanan di Maluku. Kesannya, Ambon itu identik dengan daerah yang tidak aman.
Kita tak bisa menyalahkan persepsi yang sudah terlanjur negatif tersebut. Tetapi juga tak boleh larut dalam penyesalan dan meratapi keterpurukan. Justru, masyarakat Kota Ambon sendiri yang harus memberi bukti bahwa persepsi itu hanya ilusi. Caranya, seperti yang sudah dilakukan saat ini, yakni menciptakan kondisi kondusif dan pantang menyerah membangun daerah. Falsafah perang Sun Tzu mengajarkan, belajar pada keberanian untuk mencoba dan berusaha adalah semangat yang luar biasa. Orang yang mempunyai semangat keberanian akan dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Tak salah juga, jika dalam konteks kekinian, masyarakat Ambon merenungkan kembali pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid di masa lalu. Presiden keempat Republik Indonesia itu optimistis bahwa Ambon (Maluku) dengan segala permasalahannya harus diselesaikan orang Ambon (Maluku) sendiri. Tentunya pengertian orang Ambon (Maluku) dalam hal ini, bukan identik dengan primordialisme sempit. Tetapi dalam konteks kebangsaan yang berbhineka tunggal ika.
Makna tersirat dalam pernyataan Gus Dur yang relevan dengan kondisi saat ini, adalah bahwa orang Ambon (Maluku) harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai justru menjadi penonton dan terpinggirkan akibat tak mampu bersaing menjadi pelaku pembangunan.
Sudah saatnya orang Ambon (Maluku) meretas mimpi masa depan yang lebih baik. Menurut Vernon Howard, masa depan yang kelak menghampar akan sangat bergantung dari cara berpikir yang akan mensugesti cara bertindak. Dasar dari cara berpikir yang baik adalah melawan buah pikiran negatif atau yang tidak realistis. Itu berarti segala purbasangka harus dijauhi. Hukum keyakinan yang dipopulerkan Brian Tracy juga mengajarkan bahwa apapun yang diyakini dengan segenap perasaan akan menjadi kenyataan.
Memang, kita tak bisa menafikan fakta masih ada ketimpangan sosial di kalangan masyarakat Kota Ambon. Segelintir orang masih menjalani kehidupan sebagai pengungsi, sementara banyak orang lainnya justru hidup berlimpah harta. Fenomena tersebut menimbulkan kesan adanya ketidakadilan.
Sebagai makhluk sosial, wajar jika kita memberi empati kepada saudara-saudara kita yang berstatus pengungsi. Kita bisa memahami pergulatan psikologis korban kerusuhan yang hingga ini tinggal di pengungsian. Rasanya tidak adil, jika di era reformasi sekarang, mereka terkesan ”dibiarkan” hidup dalam ketidakpedulian.
Tetapi, larut dalam masalah pengungsi, apalagi mengeksploitasi dan mempolitisasi masalah pengungsi untuk mendiskreditkan pemerintah bukanlah solusi. Idealnya, percayakan saja penanganan pengungsi kepada aparat pemerintah dan para wakil rakyat yang terhormat. Mereka wajib menyelesaikan masalah pengungsi.
Kalaupun nanti mereka tidak mampu menangani, ada instrumen politik yang bisa digunakan untuk memberikan punishment, yakni saat pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah. Setidaknya, saat pemilu atau pilkada, masyarakat jangan memilih tokoh-tokoh yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Sekarang ini saatnya hidup dengan optimisme. Hanya orang-orang yang mau kerja keras dengan semangat pantang menyerah untuk mengembangkan dirilah yang akan menuai sukses.
Sejarah kemunduran ekonomi bangsa Spanyol dan Portugis pada masa lalu merupakan pelajaran berharga yang bisa dijadikan cermin kehidupan. Spanyol dan Portugis yang memiliki wilayah jajahan sangat luas di dunia, terlalu cepat puas dengan kekayaan yang mereka kumpulkan dari berbagai belahan dunia. Mereka hidup dalam zona nyaman dan kurang menghargai kerja keras yang telah dikembangkan bangsa Inggris, Jerman dan Prancis.
Ketika orang Spanyol memutuskan membelanjakan pundi-pundi emasnya yang sangat banyak, di tempat lain di Eropa, orang-orang sedang belajar bagaimana memintal pakaian, menempa besi, menggunakan kayu, mengolah minyak paus, dan menambang batu bara. Lama kelamaan pundi-pundi emas bangsa Spanyol dan Portugis habis, dan ekonomi negara menjadi carut marut. Pada saat bersamaan, orang-orang Eropa yang semula mengandalkan kerja keras untuk masa depan mulai menikmati hasil. Bahkan mereka akhirnya menguasai dan mempengaruhi perekonomian dunia berkat berbagai industri yang dikembangkan. (*)

Oleh: nevy hetharia | 12 Januari 2009

“Coblos Kumisnye” Caleg di Maluku?

KALAU saja Fauzi Bowo jadi calon anggota legislatif (caleg) dan bertarung di daerah pemilihan Provinsi Maluku, dia pasti bingung memilih tag line kampanye. Setidaknya, tag line “coblos kumisnye” yang fenomenal saat bertarung memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta, sudah pasti tak bisa menjadi andalan.
Mengapa? Jawabannya mudah ditebak, yakni mayoritas caleg pria di Maluku yang sedang “bermimpi” menjadi anggota Dewan pada Pemilu 2009, berkumis. Bahkan sebagian di antaranya juga berjenggot.
Saat ini, tampang para pria Ambon berkumis sangat mudah dilihat pada baliho-baliho yang bertebaran di sepanjang jalan utama dari arah Bandara Pattimura, Laha, hingga Latuhalat. Belum lagi pada spanduk dan poster-poster yang tersebar di berbagai sudut jalan dan gang di Kota Ambon.
Baliho milik Richard Louhenapessy, calon anggota DPRD Maluku, menampilkan foto wajahnya dihiasi kumis tebal. Begitu juga Alex Litaay, Hamzah Sangadji dan Hendriek Lewerissa, tiga caleg untuk kursi DPR RI. Sedangkan Sonny Waplau dan Suaedy Marasabessy, dua caleg untuk kursi DPR RI lainnya memilih tampil klimis.
Sejatinya, kumis merupakan fenomena alamiah. Tumbuhnya kumis merupakan salah satu ciri sekunder yang menandai tingkat kedewasaan kaum pria.
Dalam konteks psikologis, kumis diyakini bisa membuat pria lebih tampan dan berwibawa. Lihat saja sejumlah legenda Hollywood seperti Tom Selleck, Burt Reynold dan Omar Syarif, yang kerap dijuluki sebagai pria-pria seksi. Mereka dikenal karena kumisnya. Begitu juga Sultan Brunei Halsanah Bolkiah dan Andi Mallarangeng yang terlihat tampan dan berwibawa dengan kumisnya.
Tetapi kumis bisa juga membuat pria terlihat seram, sangar dan ditakuti. Banyak anggota polisi dan tentara yang sengaja memelihara kumis agar menampakkan kesan sangar.
Sebaliknya, tidak sedikit juga kalangan pria yang memilih mencukur kumisnya agar terlihat tampan dan berwibawa. Bahkan banyak pejabat di Indonesia maupun dunia yang populer karena tidak berkumis. Siapa yang meragukan Bung Karno, Susilo Bambang Yudhoyono, dan John Kennedy yang dinilai tampan dan berwibawa sekalipun tanpa kumis menghiasi bagian atas bibirnya. Di kalangan artis Hollywood, Brad Pitt tetap menjadi idola dan dipilih sebagai pria terseksi kendati tampil klimis.
Di Indonesia, fenomena kumis masuk ranah politik dan mulai dihubung-hubungkan dengan keberuntungan seseorang, setelah Fauzi Bowo memilih tag line “coblos kumisnye” dalam kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007 lalu. Kebetulan saja, lawan Fauzi saat itu, Adang Dorojatun, adalah tipikal pria berpenampilan klimis. Fauzi akhirnya berhasil meraih kemenangan besar dan menduduki kursi gubernur.
Sudah pasti tak ada korelasi antara kemenangan Fauzi Bowo yang mengandalkan tag line kampanye “coblos kumisnye” dengan peluang para caleg berkumis di Maluku. Selain karena tipologi pemilih yang berbeda, kemenangan seorang tokoh dalam konteks persaingan politik tidak bergantung pada ada atau tidaknya kumis.
Fakta menunjukkan mayoritas kemenangan politik bergantung pada kemampuan sang tokoh meyakinkan pemilih, dalam hal integritas, semangat dan visi. Direktur Fox Indonesia Choel Mallarangeng juga mengemukakan fakta bahwa pemenang dalam kontes politik yang melibatkan rakyat secara langsung adalah orang yang paling “unik” dan paling diingat rakyat.
Tetapi tak ada salahnya jika masyarakat menghubung-hubungkan tentang peluang kemenangan antara pria berkumis dan tidak berkumis atau pria berjenggot dengan tidak berjenggot. Setidaknya, fenomena tersebut bisa menjadi joke segar sebagai bumbu demokrasi.
Kalau demikian, bagaimana peluang para caleg berkumis di Maluku? Tentunya sangat bergantung pada selera masyarakat Maluku sendiri. Bisa jadi, habit mayoritas masyarakat Maluku masih terpukau dan terpesona pada pada pria-pria berkumis. Juga tidak tertutup kemungkinan habitnya sudah berubah dan lebih mengkhendaki penampilan pria-pria klimis.
Yang harus menjadi concern kita, adalah bagaimana tetap mengingatkan masyarakat Maluku bahwa memilih calon pemimpin jangan hanya mempertimbangkan pesona semata. Faktanya, masa kampanye seringkali hanya dijadikan ajang kamuflase untuk menaikkan citra yang bersifat temporer. Bagaimanapun, jejak rekam masa lalu dari para caleg harus menjadi pertimbangan utama sebelum menggunakan hak pilih. (*)

Oleh: nevy hetharia | 30 Desember 2008

Elpaputih Bergolak, Samasuru Atur Batas

MALUKU UPDATE- Lagi-lagi kabar mengenaskan datang dari Kabupaten Maluku Tengah. Senin (29/12), ratusan perempuan Negeri Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, memblokade ruas jalan trans Seram dengan batangan kayu dan drum. Aksi ini merupakan bagian dari protes terhadap warga Negeri Samasuru yang pada saat bersamaan hendak melakukan peletakan batu pertama tapal batas negeri tersebut.
Koran Siwalima (www.siwalimanews.com) edisi Selasa (30/12), memberitakan saat ratusan kaum perempuan memblokade ruas jalan tersebut, dua regu Brimob Kompi B dari Masohi tiba di Elpaputih. Aparat keamanan membongkar barikade, melepaskan tembakan berkali-kali, dan melakukan pemukulan terhadap masyarakat. Hal itu membuat sebagian besar warga Elpaputih mengungsi ke hutan. Mereka bukan takut diserang oleh warga Samasuru namun mereka justru takut dengan polisi.
Terkait peristiwa yang mengenaskan itu, harus diakui, konflik kultural masyarakat Negeri Elpaputih dan Negeri Samasuru sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Masyarakat Negeri Samasuru mengklaim mereka sebagai masyarakat desa adat, sedangkan masyarakat Negeri Elpaputih mengklaim Samasuru sebagai bagian dari desa mereka.
Selama ini, legenda masyarakat Samasuru mengisahkan, negeri adat itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Laporan http://www.radiobakubae.com memaparkan masyarakat Negeri Samasuru awalnya tinggal di Nunusaku hingga sembilan generasi.
Pada suatu saat masyarakat dari Nunusaku pun berpindah ke Taman Mena Siwa dan lima generasi lahir dan hidup di daerah tersebut. Saat hidup di Taman Mena Siwa, peperangan pun terjadi, bahasa pun dikacaukan.
Kelompok-kelompok mulai berinisiatif mencari jalan masing-masing. Salah satu kelompok yang berinisiatif mencari tempat lebih baik, yakni kelompok yang sekarang bernama Samasuru Uru Amalatu. Kelompok itu pun mengangkat Mailuuwei (Mailuhu-red) sebagai Raja untuk memimpin.
Kelompok Samasuru Uru Amalatu kemudian berjalan melintasi hutan menuju ke tepi pantai. Mereka terus berjalan dan tiba di satu tempat yang bernama Hatu Eri dan tinggal di situ selama beberapa waktu. Saat berada di Hatu Eri, Raja Mailuuwei mengeluarkan pengumuman “bahwa siapa yang mau untuk membawa negeri ini sampai ke pantai, jabatan Raja akan diserahkan kepadanya”. Pada saat itu, seorang laki-laki bersedia membawa masyarakat tersebut ke pantai. Raja kemudian memberikan parang (lopuw) kepadanya, sehingga pemuda itu dinamakan Mailopuw yang artinya minta parang.
Mailopuw berhasil membawa masyarakat Negeri tersebut sampai ke tepi pantai pada 1540. Rupanya, Raja Mailuhu tidak menepati janjinya sehingga Mailopuw membunuhnya dan menobatkan diri sebagai Raja yang baru.
Peristiwa gempa dan tsunami (Bahaya Seram) 1899, mengakibatkan negeri yang didiami masyarakat Samasuru tenggelam. Mereka kemudian memilih tinggal 1 kilometer dari negeri lama hingga saat ini.
Pada 1925, Negeri Samasuru dibawah pemerintahan Raja Adolof Mailopuw diperdaya Belanda yang ingin menguasai pesisir teluk Elpaputih. Negeri Samasuru dan Negeri Paulohi digabung menjadi satu dengan nama Negeri Elpaputih.
Ketika Indonesia merdeka 1945 lalu, Maluku menjadi provinsi yang memiliki beberapa kabupaten. Negeri Elpaputih yang diberikan oleh Belanda itu masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pada 1978 Negeri Elpaputih diubah namanya menjadi Negeri Samasuru Paulohi. Selanjutnya, pada 1995 diubah lagi menjadi Negeri Sapaloni.
Masyarakat Negeri Samasuru tidak puas. Mereka masih tetap merindukan Negeri Samasuru Uru Amalatu yang merupakan salah satu Negeri Adat tertua di Nusa Ina (Pulau Seram). Fakta sejarah adanya hubungan Pela dengan Negeri Iha di Pulau Saparua, Negeri Ameth di Pulau Nusa Laut, Negeri Tihulale di Seram Bagian Barat, dan Negeri Wai di Pulau Ambon menambah optimisme mereka. Apalagi Samasuru juga memiliki hubungan gandong dengan Negeri Kulur di Pulau Saparua, serta diakui oleh negeri-negeri adat di Pulau Seram.
Setelah perjuangan yang begitu panjang, kurang lebih 82 tahun, Negeri Samasuru Uru Amalatu kemudian dikembalikan statusnya sebagai salah satu Negeri Adat yang diakui pemerintahannya. Acara pengembalian status negeri adat tersebut berlangsung secara pemerintahan berpusat di Ibu Kota Kecamatan Teluk Elaputih, Negeri Sahalau, 17 Juni 2008 lalu. (*)

Oleh: nevy hetharia | 29 Desember 2008

Kebesaran Hatuhaha yang Ternoda

MALUKU UPDATE- Suasana damai masyarakat Maluku, di bulan Desember 2008, masih terusik peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Setelah pembakaran rumah warga Letwaru, Masohi, 9 Desember lalu, cobaan datang lagi menyusul konflik antara warga Desa Pelauw dan Desa Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, 27 Desember lalu.
Seorang penumpang speedboat, Ny Anisah Latupono dipastikan tewas akibat konflik tersebut. Ny.Anisah tenggelam akibat speedboat yang ditumpanginya dari Desa Pelauw ke Desa Tulehu, Pulau Ambon, berbenturan dengan speedboat milik warga Desa Kailolo di perairan Pulau Pombo. Menurut Kabid Humas Polda Maluku AKBP Johanis Huwae, pertikaian masyarakat Desa Pelauw dan Desa Kailolo sering terjadi karena dipicu persoalan batas tanah.
Idealnya, konflik antara warga Desa Pelauw dan Kailolo tidak perlu terjadi, apalagi sampai merenggut nyawa. Sebab dari sisi geografis, Desa Pelauw dan Desa Kailolo, terletak bersebelahan. Warga kedua desa, secara kultural, memiliki hubungan kekerabatan. Mereka masuk dalam rumpun masyarakat Hatuhaha.
Di Maluku, rumpun masyarakat Hatuhaha mencakup lima desa yakni Pelauw, Rohomoni, Hulaliu, Kailolo dan Kabau. Dari kelima desa tersebut, hanya warga Desa Hulaliu yang memeluk agama nasrani. Sisanya, warga empat desa lainnya adalah pemeluk agama Islam.
Legenda kebesaran Hatuhaha dilambangkan dengan sebuah pohon beringin satu cabangnya menuju arah timur, yaitu laturonesina (pelauw) satu cabang lagi ke arah barat monia makakuku (rohomoni), satu cabang lagi sejajar arah matahari pikai hehe laisina (hulaliu), dan dua cabang yang lain karya sina surinai (kailolo dan kabau).
Masyarakat Hatuhaha di Pulau Haruku memiliki hubungan pela (saudara) dengan masyarakat Desa Tuhaha, di Pulau Saparua, yang mayoritas penduduknya nasrani. Bangsa Portugis saat menguasai Maluku menyebutkan Hatuhaha sebagai Hatuhaha Altua Grade yang artinya Hatuhaha besar. Sedangkan Tuhaha disebut sebagai Hatuhaha Altua Pigieno yang artinya Hatuhaha kecil.
Lintasan sejarah Maluku mencatat banyak pemimpin Maluku yang berasal dari rumpun masyarakat Hatuhaha. Setidaknya, ada Akib Latuconsina Gubernur Maluku periode 1993 – 1998 dan Saleh Latuconsina yang menjabat Gubernur Maluku periode 1998 – 2003. Ada juga Ruswan Latuconsina yang menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku 1993 – 1998. Begitu pula dengan Memet Latuconsina, Wakil Gubernur periode 2003 – 2008 dan Dra.Ny.Olivia Latuconsina, wakil wali kota Ambon 2006 – 2011. Bahkan, Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal yang sedang menjalani periodesasi kepemimpinan kedua juga berasal dari rumpun Hatuhaha.
Di tingkat nasional representasi keberhasilan masyarakat Hatuhaha tercermin pada diri Suaedi Marasabessy. Purnawirawan jenderal bintang tiga (mantan Kasum ABRI/TNI) itu, merupakan warga Hatuhaha yang cukup bersinar dalam karirnya di dunia militer Indonesia.
Keberhasilan para tokoh Hatuhaha meraih posisi puncak di kancah politik di Maluku sejauh ini telah menginspirasi masyarakat Maluku lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Karena itu, sangat disayangkan, jika legenda kebesaran masyarakat Hatuhaha, harus ternoda oleh konflik-konflik yang sebetulnya tak perlu terjadi. (*)
hatuhaha

Oleh: nevy hetharia | 23 Desember 2008

Papilaja Terima Leadership Award 2008

MALUKU UPDATE- Wali Kota Ambon Jopi Papilaja bersama delapan kepala daerah lainnya di Indonesia, Selasa malam (23/12), menerima penghargaan Leadership Award 2008 dari Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi di Jakarta. Penghargaan diberikan karena Papilaja dan para kepala daerah tersebut dinilai memiliki kemampuan meningkatkan daya saing daerah, menjalankan kewenangan wajib daerah, menjalankan tata laksana pemerintahan daerah yang mengacu pada good corporate local governance.
Mereka juga dinilai membawa perubahan positif di daerahnya dan memiliki kemampuan meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, memiliki kebijakan yang berdampak positif bagi kepentingan daerah.
Selain Papilaja, delapan kepala daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan Leadership Award 2008 adalah Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abid, Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze, Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat, Wali Kota Pare-pare Moh.Zain Katoe, Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko, Bupati Lamongan Masfuk, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Wali Kota Palu Rusdi Mastura.
Menpan Taufik Effendi dalam sambutannya mengatakan kemampuan mengelola daerah dengan segala potensi dan kendalanya merupakan unsur penting keberhasilan kepemimpinan daerah. “Daerah yang kaya sumber alam bila dikelola oleh pemimpin yang kompeten akan menghasilkan kemakmuran,” katanya. (*)

Oleh: nevy hetharia | 22 Desember 2008

Ros Far Far, Sekdaprov Perempuan Pertama

MALUKU UPDATE- Ros Far Far mencatatkan diri perempuan pertama yang menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Maluku. Pelantikan Ros Far Far sebagai Sekda kali ini terasa spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, 22 Desember.
“Pelantikan ini menandakan kaum perempuan di Maluku tidak pernah tertinggal, bahkan selangkah lebih maju untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek kehidupan,” ujar Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu saat upacara pelantikan.
Pemprov Maluku sebelumnya mengusulkan tiga nama untuk mengikuti seleksi calon sekda di Depdagri, Oktober lalu. Selain Ros Far Far, juga diajukan nama Zidik Sangadji (Ketua BKPMD Maluku) dan Anthonius Sihaloho (Kadis PU Maluku). Namun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 138/M Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008, perempuan asal Maluku Tenggara itu yang dipilih.
Sebelum definitif menjabat Sekdaprov Maluku, Ros Far Far menjabat sebagai Asisten III Sekdaprov. Selama ini, dia telah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov menggantikan Said Assegaf yang terpilih menjadi Wakil Gubernur periode 2008 – 2013.
Sejarah mencatat, sudah dua perempuan asal Maluku Tenggara memegang posisi kunci di pemerintahan. Selain Ros Far Far, Brigjen (Pol) Paula Maria Renyaan Bataona juga mencetak sejarah sebagai perempuan Maluku pertama yang menjabat wakil gubernur.
Paula Renyaan merupakan satu dari lima polisi wanita berpangkat jenderal yang dimiliki Indonesia. Dia menjabat wakil gubernur mendampingi Gubernur Saleh Latuconsina pada periode kepemimpinan 1998 – 2003.
Satu-satunya jenderal perempuan asal Maluku itu, pada 4 November 2007, dipanggil pulang Tuhan Yang Maha Kuasa dalam usia 65 tahun di Surabaya. Sebelumnya, Paula Renyaan berjuang selama satu tahun melawan kanker payudara. (*)

Oleh: nevy hetharia | 22 Desember 2008

Pemimpin Teladan untuk Papilaja

MALUKU UPDATE- Selamat. Itulah kata yang pantas dialamatkan kepada Wali Kota Ambon Jopi Papilaja. Menjelang Natal 2008, dia mendapat kado indah yakni dianugerahi penghargaan Leadership Award 2008. Papilaja dinilai layak menjadi teladan bangsa oleh Leadership Park Institute for Leaders dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN). Rencananya, penyerahan Leadership Award 2008 akan diserahkan kepada Wali Kota Papilaja di Jakarta, Selasa (23/12).
Pengakuan teladan bangsa memang layak disematkan kepada Papilaja. Dia merupakan salah satu tokoh penting di balik penyelesaian konflik Maluku. Setidaknya, sejak masih menjabat Ketua DPRD Kota Ambon hingga menjadi wali kota dua periode, Papilaja konsisten mewujudkan kedamaian di Kota Ambon. Salah satu konsep yang diterapkan Papilaja mendamaikan warga Ambon yang bertikai adalah dengan mendorong masyarakat untuk sadar dan berinisiatif sendiri menciptakan perdamaian.
Saat berbincang di ruang kerjanya pada 2002 lalu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, proses bottom up lebih menjamin kedamaian, ketimbang top down. Sebagai seorang ekonom handal, Papilaja tahu persis, interaksi ekonomi akan mencairkan ketegangan di antara sesama warga.
Saat masyarakat Kota Ambon masih tersegregasi, dia mendorong dibukanya pasar bakubae yang mempertemukan masyarakat dari komunitas Kristen dan Islam. Pasar bakubae dibuka di wilayah netral, seperti di depan Hotel Ambon Manise (Amans) dan di depan Rumah Sakit Tentara (RST). Hasilnya luar biasa, rasa saling curiga di masyarakat lambat laun mulai mencair. Masyarakat muslim tak lagi takut berhubungan dengan masyarakat nasrani. Bahkan muncul kesadaran bersama untuk kembali bersatu seperti dulu.
Hebatnya, setelah yakin kebersamaan mulai terjalin, Papilaja kemudian melangkah ke step berikutnya, yakni membubarkan pasar bakubae dan mendorong para pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar representatif yang dibangun Pemda di Mardika, Batumerah dan di kawasan Jalan Yos Soedarso. Dia juga menggelar berbagai acara di bidang olah raga, seni dan budaya, dengan melibatkan audience yang banyak sehingga interaksi masyarakat semakin intens. Sejak itulah, kondisi Kota Ambon terlihat normal kembali. Ketahanan masyarakat terhadap berbagai isu yang bermaksud memecah belah semakin tinggi.
Ketika situasi Ambon sudah tenang, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura itu melangkah ke tahapan rekonstruksi. Pada tahapan ini, dia tidak bergantung sepenuhnya kepada anggaran yang diberikan pemerintah pusat.
Papilaja juga menggerakkan semua komponen masyarakat untuk membantu proses rekonstruksi di Ambon. Bahkan, para duta besar di Jakarta juga dia lobi agar datang dan meninjau kondisi Kota Ambon. Hasilnya, kucuran dana mengalir untuk kepentingan masyarakat Kota Ambon.
Saat ini, kehidupan perekonomian Kota Ambon sudah pulih kembali. Suasana kota kini tenang dan tak lagi terdengar adanya konflik massa.
Kalau menyempatkan waktu berkunjung ke Kota Ambon, jangan kaget melihat pembangunan terjadi di mana-mana. Warga Ambon kini giat mengejar ketertinggalan akibat konflik di masa lalu. Semua itu, diakui atau tidak, merupakan peran Papilaja yang tengah menjalani periodesasi kepemimpinan keduanya sebagai Wali Kota Ambon hingga 2011 mendatang. (*)

Oleh: nevy hetharia | 21 Desember 2008

Rekanan Proyek Bagan Jadi Tersangka

MALUKU UPDATE- Polda Maluku menetapkan Direktur CV Dian Putri Rejeki Frangky Kwanandar dan Mohammad Subang Mangun sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan peralatan bagan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku. Hasil audit BPKP menunjukkan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp423,81 juta.
Kasat Ops I Ditreskrim Polda Maluku, AKBP R.Iman Raharjanto, Minggu (21/12), menjelaskan kemungkinan masih akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Hal itu didasarkan atas aliran dana dari proses pencairan anggaran di sejumlah bank.
Proyek pengadaan bagan yang menggunakan anggaran APBN 2006, diperuntukkan bagi nelayan di Kabupaten Maluku Tenggara(Malra). Kerugian negara terjadi karena 11 dari 12 peralatan bagan itu tidak bisa dipakai. Padahal, penyerahan peralatan tersebut dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberry disaksikan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu di Tual, awal 2008 lalu.
Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang menjadi pilihan untuk program revitalisasi kelautan dan perikanan. Hingga 2006 lalu, program tersebut telah dilaksanakan pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan melibatkan 2.500 Nelayan. Mereka tergabung dalam 289 kelompok dengan dana yang dikucurkan sebesar Rp18 miliar lebih.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengakui keberadaan Kota Tual sangat prospektif untuk pengembangan industri perikanan. Pemerintah berencana mengembangkan Tual sebagai pelabuhan samudera di Kawasan Timur Indonesia. Tujuannya agar seluruh proses penangkapan ikan di Laut Arafura dan sekitarnya bermuara pada proses ekspor di Pelabuhan Tual. (*)

Oleh: nevy hetharia | 20 Desember 2008

Monumen Kebesaran Om Jo Leimena

MALUKU UPDATE- Ketua DPRD Provinsi Maluku Richard Louhenapessy menggagas kemungkinan membangun patung dan monumen Dr Johannes “Om Jo” Leimena , di Desa Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Di mata Louhenapessy, Om Jo yang berasal dari Desa Ema, merupakan tokoh nasional asal Maluku yang “kurang” mendapat perhatian dari pemerintah.
Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu menyambut baik gagasan Louhenapessy. Gubernur memastikan akan mengarahkan Dinas Pariwisata Maluku untuk mendata apa yang layak dilakukan sebagai penghargaan pemerintah Maluku terhadap jasa Om Jo. Kalau dimungkinkan monumen Om Jo akan dibiayai dari APBD 2009 mendatang.
Siapa Om Jo, dan mengapa perlu diberi penghargaan? Lintasan sejarah Indonesia mencatat, Om Jo yang lahir 6 Maret 1905 pernah menjabat sebagai Waperdam III di masa pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno).
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahudin Wahid pernah menulis Om Jo merupakan seorang non-Jawa dan non-Muslim yang menjadi pejabat presiden sebanyak tujuh kali saat Bung Karno (BK) melawat ke luar negeri (1961-1964). ‘’Dia adalah salah satu pemimpin terbaik bangsa Indonesia dan pemimpin Kristen yang mencapai karier paling tinggi dan paling mengesankan,’’ tutur Salahudin Wahid dalam artikelnya di Suara Pembaruan edisi 11 September 2007.
Adik mantan Presiden Abdurahman Wahid itu menulis lebih lanjut, Om Jo berwatak sederhana, terus terang, setia, kritis, penuh tanggung jawab dan kecil pamrihnya. Bagi dia, politik bukan teknik untuk berkuasa tetapi etika untuk mengabdi.
Menurut Dr Zakaria Ngelow, ada lima hal yang dapat dipelajari dari kehidupan dan pemikiran Om Jo. Pertama, mengutamakan pengembangan diri dalam hal kualitas moral dan iman. Kedua, pembaruan visi keagamaan yang lebih memberi tempat kepada fungsi sosialnya. Ketiga, visi keagamaan mengacu pada kemanusiaan dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Keempat, sebagai nasionalis sejati, Leimena sepenuhnya mencintai dan mengabdi pada kemerdekaan, kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Beliau menentang separatisme dan ideologi alternatif. Bagi Om Jo, Indonesia adalah suatu bangsa majemuk di bawah satu ideologi, Pancasila. Kelima, dia adalah sosok ideal cendekiawan Indonesia, yang menyatukan dalam dirinya wawasan moral, keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, kepemimpinan, dan intelektualitas, yang dibingkai dalam sosok yang tenang, sederhana, dan rendah hati.
Salah satu yang menonjol dari pribadi Om Jo ialah ketenangan dan ketabahan. Ketenangan dan ketabahan Om Jo tampak saat beliau mendorong dan agak memaksa Bung Karno untuk pergi ke Bogor saat mengalami kesulitan menentukan apakah ke Bogor atau Madiun.
Juga saat sidang kabinet 11 Maret 1966. Bung Karno meninggalkan sidang dan menuju Bogor dengan memakai helikopter. Subandrio dengan tergopoh-gopoh mengikuti Bung Karno. Sedangkan Om Jo dengan tenang mengambil alih pimpinan sidang kabinet dan menutup sidang itu. Mahasiswa dan Angkatan 66 tidak bersikap negatif terhadap Om Jo, seperti terhadap Subandrio dan Chairul Saleh.
Mengapa Bung Karno memilih Om Jo terus-menerus sebagai Pejabat Presiden dan tidak pernah memilih dua Waperdam lainnya? Tentu hanya Bung Karno yang bisa menjawabnya dengan tepat. Tetapi, kita bisa menduganya. Tampaknya Om Jo adalah yang paling dipercaya di antara ketiga Waperdam itu. Itu pasti tidak lepas dari pendapat Bung Karno tentang Om Jo seperti berikut:
“Ambillah misalnya Leimena… saat bertemu dengannya aku merasakan rangsangan indra keenam, dan bila gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah. Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah kutemui.”
Ucapan Bung Karno di atas menunjukkan bahwa Om Jo adalah pemimpin yang punya integritas. (*)

Oleh: nevy hetharia | 18 Desember 2008

Masohi “Tak Menarik” dalam Kenangan

TAK menarik. Itulah kesan pertama saya saat menjejakkan kaki di Kota Masohi pada 1990 lalu. Ibu kota Kabupaten Maluku Tengah itu, terkesan sepi dari hiruk pikuk pembangunan.Saat mobil yang kami tumpangi sudah melewati batas kota, saya sempat bertanya pada teman, ‘’Sudah sampe di Masohi belom?’’ Dia menjawab, ‘’sudah’’.  Saya bingung. Jalan protokol Abdullah Soulisa yang merupakan pintu masuk Kota Masohi dari arah Desa Amahai, ternyata adem ayem. Lalu lintasnya sepi. Tak ada gedung-gedung bertingkat di pinggiran jalan. Sepanjang jalan menuju Desa Makariki, saya tak habis pikir, bagaimana kota kabupaten yang selalu mendapat kucuran anggaran paling besar di banding kabupaten/kota di Provinsi Maluku lainnya itu ibarat kota mati. Tak ada satupun universitas maupun akademi atau sekolah tinggi di kota itu. Tak ada mal, tak ada supermarket dan hanya ada satu terminal mobil angkutan saja. Tahun 1991, saya sempat kembali lagi ke kota Masohi bersama sejumlah teman mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Saat itu, kami mengadakan bakti mahasiswa di Desa Makariki. Sama seperti tahun sebelumnya, saya masih belum melihat daya tarik Kota Masohi yang bisa membuat saya betah. Bertahun-tahun kemudian saya tak pernah balik lagi ke Masohi. Kalaupun ada keinginan bepergian ke wilayah Seram Selatan (bagian dari Kabupaten Maluku Tengah), saya lebih senang mengunjungi Dusun Tanjung (Yainuelo) di Desa Sepa. Bukan apa-apa, saya punya banyak kenangan di dusun ini karena tiga bulan menjalankan praktik kuliah kerja nyata (KKN). Tetapi, dalam kesunyiannya, harus saya akui, Masohi menyimpan talenta sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Beberapa orang yang saya kenal lahir dan menyelesaikan sekolah menengah di Masohi menunjukkan kemampuan di atas rata-rata orang Maluku. Mereka berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Bahkan, beberapa di antaranya memegang posisi kunci di pemerintahan, legislatif maupun di berbagai instansi pendidikan. Setidaknya, Karel Alberth Ralahalu yang kini menjabat Gubernur Maluku bisa dijadikan rujukan. Saya tak tahu pasti apakah ada korelasi antara keberhasilan tokoh-tokoh yang berhasil dalam karirnya dengan keberadaan Kota Masohi yang “rada tertinggal” saat itu. Namun, bisa jadi memang demikian. Sejarah kehidupan manusia mencatat, orang-orang yang sukses umumnya datang dari daerah pinggiran. Mereka datang ke kota besar dengan motivasi dan perjuangan yang tak kenal lelah untuk menggapai mimpi. Orang-orang kota besar yang sudah terkooptasi budaya hedonisme, hura-hura dan segala pengaruh negatif lainnya, justru terpinggirkan. Hampir 17 tahun, saya tak lagi “ngeh” soal perkembangan Kota Masohi. Saya hanya ingat, ada om dan tante saya yang tinggal di kawasan rumah rakyat di Masohi. Mereka berdua sukses mendidik semua anaknya menjadi sarjana yang brilian di bidangnya masing-masing. Sekilas yang saya tahu juga dari Masohi adalah bupati dan wakil bupatinya. Pak Dullah, Bupati Kabupaten Maluku Tengah, saya kenal karena pernah menjadi Ketua KNPI Maluku. Sedangkan Pak Ima, Wakil Bupati, saya kenal karena pernah menjadi dosen di kampus saya. Idealnya, Kota Masohi sekarang ini, sudah berbeda jauh dibanding Masohi yang saya kenal belasan tahun lalu. Apalagi orientasi pembangunan nasional sudah desentralisasi sejak lahirnya UU Otonomi Daerah 1999 lalu. Tetapi, peristiwa kerusuhan 9 Desember 2008 lalu, memunculkan keraguan dalam diri saya. Jangan-jangan Masohi yang sekarang masih tetap seperti dulu yang tetap sunyi dan masih “terbelakang” dalam pembangunan. Memang, kerusuhan 9 Desember lalu dilatarbelakangi dugaan motif penistaan agama. Namun, satu hal yang perlu direnungkan selalu, bahwa agama sesungguhnya bukanlah penyebab konflik. Yang terjadi selama ini, adalah bahwa agama telah sering digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi terjadinya konflik. (*)

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.